CB Magazine -- Berawal dari penetapan Calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK, disusul penangkapan komisioner KPK Bambang Wijoyanto oleh Mabes Polri, kini berkembang isu polisi bakal menggeledah Gedung KPK.

Pihak TNI tidak tinggal diam. Atas instruksi presiden, TNI mengerahkan pasukan untuk menjaga gedung lembaga antirasuah tersebut dari penggeledahan oleh polisi.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen M. Fuad Basya menuturkan, pihaknya mendapat instruksi dari Presiden Jokowi untuk mencegah terjadinya gesekan antara Polri dan KPK. ��Karena itu, TNI menurunkan petugas dari TNI-AL, TNI-AD, dan semuanya,�� paparnya seperti dikutip jpnn.com.

Semua anggota TNI itu disebar di sekitar gedung KPK. Ada tiga pembagian area, mulai ring satu hingga tiga. Mulai gedung KPK hingga beberapa kilometer dari gedung tersebut dijaga. ��Semua menyebar sejak Jumat,�� terang Fuad.

Ada anggota yang memakai seragam dinas, ada pula yang memakai seragam preman. Hal tersebut sudah sesuai prosedur pengamanan. ��Jumlahnya tidak bisa disebut, tapi puluhan,�� ujarnya, Sabtu (24/1).

Soal kemungkinan mengerahkan pasukan khusus, Fuad tidak bisa menyebutkan. Yang pasti, semua elemen TNI ada dalam pengamanan tersebut. 

��Semua sesuai instruksi Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tidak ada yang bisa meminta pasukan tertentu untuk turun mengamankan, kecuali panglima,�� tuturnya.

Terkait gesekan seperti apa yang dihindari, Fuad menjelaskan bahwa penggeledahan gedung KPK juga merupakan gesekan. Yang jelas, pertemuan secara langsung antara KPK dan Polri akan dicegah TNI. ��Jangan sampai ada konflik fisik,�� jelasnya.

Namun, Fuad tidak sepakat pengerahan anggota TNI tersebut merupakan bentuk pengamanan terhadap KPK. Namun, pastinya TNI mengamankan negara. ��Mencegah konflik antarlembaga itu mengamankan negara,�� terangnya.

Konflik antara KPK dan Polri tersebut dipastikan menjadi sorotan luar negeri. Masyarakat juga akan ikut mengawasi. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bisa jadi memengaruhi negara. ��Untuk itulah, TNI menjaga demi kedaulatan Indonesia,�� ujarnya.